Sejarah G30S PKI: Kronologi, Latar Belakang, Dan Dampaknya

Memahami sejarah G30S PKI membawa kita kembali pada salah satu titik balik paling kelam dan menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa pada pergantian malam 30 September menuju 1 Oktober 1965 ini bukan sekadar operasi penculikan militer di Jakarta. Peristiwa ini menjadi puncak ketegangan ideologi, politik, dan militer yang terakumulasi selama bertahun-tahun di era Demokrasi Terpimpin. Tragedi berdarah tersebut merenggut nyawa enam perwira tinggi dan satu perwira pertama TNI Angkatan Darat di Jakarta. Dua perwira menengah di Yogyakarta juga gugur dalam peristiwa ini. Tragedi tersebut sekaligus memicu pergeseran kekuasaan besar dari Presiden Sukarno menuju lahirnya pemerintahan Orde Baru.

 

Gesekan Politik dan Ideologi Menjelang September 1965

Situasi politik Indonesia pada paruh pertama dekade 1960-an bertumpu pada keseimbangan kekuasaan yang rapuh di antara tiga kekuatan utama: Presiden Sukarno, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Presiden Sukarno menggagas konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) untuk menyatukan seluruh elemen bangsa dalam melawan imperialisme Barat. Namun, konsep ini dalam praktiknya justru memperuncing persaingan antara pimpinan Angkatan Darat dan PKI.

Saat itu PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia di luar blok Uni Soviet dan Tiongkok. D.N. Aidit memimpin PKI dengan jaringan massa yang luas, mulai dari buruh, petani, hingga kalangan intelektual. Gesekan dengan pihak militer semakin memanas ketika muncul sejumlah kebijakan dan isu strategis yang saling berbenturan di tingkat nasional.

Gagas Pembentukan Angkatan Kelima dan Aksi Sepihak

Ketegangan meningkat tajam saat PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani bersenjata. PKI menggunakan dalih untuk memobilisasi rakyat dalam menghadapi kampanye Ganyang Malaysia yang sedang digelorakan pemerintah. Pimpinan TNI AD di bawah Letnan Jenderal Ahmad Yani menolak tegas usulan tersebut. Pihak TNI AD menilai mempersenjatai kelompok sipil di luar struktur militer resmi mengancam kedaulatan pertahanan negara.

Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 juga memicu ketegangan di tingkat akar rumput. Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafiliasi dengan PKI melancarkan aksi sepihak untuk mengambil alih tanah milik tuan tanah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatra. Aksi ini kemudian memicu bentrokan fisik dengan kelompok masyarakat lokal serta aparat keamanan.

Isu Dewan Jenderal dan Kondisi Kesehatan Presiden Sukarno

Memasuki bulan Agustus 1965, kabar mengenai menurunnya kondisi kesehatan Presiden Sukarno memicu kekhawatiran besar mengenai pemegang kendali negara jika sang presiden wafat. Pada saat bersamaan, beredar Dokumen Gilchrist yang kontroversial serta isu mengenai keberadaan Dewan Jenderal di tubuh TNI AD. Isu tersebut menuduh Dewan Jenderal merencanakan kudeta terhadap Presiden Sukarno pada peringatan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober 1965. Pihak TNI AD memang menjelaskan bahwa Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) hanya mengurus kenaikan pangkat perwira tinggi. Namun, kecurigaan politik sudah terlanjur meluas di masyarakat.

 

Kronologi Peristiwa Malam 30 September hingga 1 Oktober 1965

Letnan Kolonel Untung Syamsuri, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Resimen Tjakrabirawa, memimpin sebuah operasi militer bernama Gerakan 30 September. Gerakan ini mulai bergerak dari kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada dini hari 1 Oktober 1965. Operasi ini menargetkan penculikan tujuh jenderal yang dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal untuk menghadap Presiden Soekarno.

Komando membagi pasukan menjadi beberapa tim penculik yang bergerak serentak menuju kediaman para jenderal di sekitar Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan:

Jenderal A.H. Nasution sebagai target utama berhasil meloloskan diri dengan melompati pagar kediamannya menuju Kedutaan Besar Irak. Namun, tembakan mengenai putrinya yang berusia lima tahun, Ade Irma Suryani Nasution, hingga wafat beberapa hari kemudian. Pasukan membawa seluruh korban ke kawasan Lubang Buaya dan memasukkan mereka ke dalam sebuah sumur tua.

Selain di Jakarta, pergerakan serupa juga merembet ke Jawa Tengah. Di Yogyakarta, kelompok pendukung gerakan tersebut menculik Komandan Korem 072/Pamungkas Kolonel Katamso Darmokusumo dan Kepala Staf Korem Letkol Sugiyono Mangunwiyoto, lalu membunuh mereka di daerah Kentungan.

 

Operasi Penumpasan dan Perubahan Peta Kekuasaan

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, pasukan Gerakan 30 September menduduki kantor Radio Republik Indonesia (RRI) dan gedung telekomunikasi di sekitar Medan Merdeka. Mereka lalu menyiarkan pengumuman mengenai pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Karena gugurnya Letjen Ahmad Yani menciptakan kekosongan kepemimpinan di tubuh TNI AD, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih komando sementara Angkatan Darat.

Pasukan pemerintah berhasil menguasai kembali gedung RRI dan kawasan Medan Merdeka pada sore hari tanpa perlawanan berarti. Keberhasilan ini terwujud melalui pendekatan negosiasi dan pengerahan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Keesokan harinya, pasukan mengamankan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Pada 3 Oktober 1965, petugas menemukan lokasi sumur tua di Lubang Buaya. Personel KKO (Marinir) dan RPKAD kemudian mengangkat jenazah ketujuh perwira pada 4 Oktober 1965. Akhirnya, pemerintah memakamkan para korban di Taman Makam Pahlawan Kalibata bertepatan dengan HUT ABRI 5 Oktober 1965.

Peristiwa ini mengubah lanskap politik Indonesia secara menyeluruh. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melontarkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura): pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Puncaknya, penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah ini segera berlanjut dengan pembubaran PKI secara resmi pada 12 Maret 1966.

 

Mengupas Sisi Historis yang Sering Dipertanyakan

Mengapa peristiwa ini terkadang disebut Gestapu, Gestok, atau G30S PKI?

Penyebutan peristiwa ini memiliki latar belakang sudut pandang yang berbeda. Para pelaku menggunakan istilah G30S (Gerakan 30 September) dalam pengumuman radio mereka karena rencana awal gerakan mulai pada malam 30 September. Sementara itu, Presiden Sukarno memilih istilah Gestok (Gerakan Satu Oktober) karena aksi penculikan dan penembakan para jenderal terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965. Pihak militer dan media saat itu mempopulerkan istilah Gestapu, sebelum akhirnya pemerintah Orde Baru membekukan istilah G30S/PKI.

Apa itu Biro Khusus PKI dan bagaimana perannya dalam operasi tersebut?

Biro Khusus merupakan lembaga rahasia di dalam tubuh PKI. Ketua CC PKI D.N. Aidit membentuk dan mengendalikan langsung lembaga ini tanpa sepengetahuan pengurus pusat partai lainnya. Kamaruzaman (Sjam Kamaruzaman) memimpin lembaga ini untuk menjalin kontak serta membina simpatisan di kalangan perwira militer. Ia juga merancang skenario taktis bersama Letkol Untung dan Kolonel Abdul Latief menjelang malam 30 September 1965.

Mengapa kawasan Lubang Buaya dipilih sebagai titik kumpul pasukan penculik?

Pihak perencana memilih kawasan Lubang Buaya karena lokasinya dekat dengan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Sebelumnya, area ini menjadi tempat pelatihan sukarelawan pemuda dan wanita untuk kampanye Ganyang Malaysia. Karena warga sekitar sudah terbiasa melihat aktivitas baris-berbaris dan latihan fisik di area perkebunan karet yang tertutup tersebut, kehadiran pasukan bersenjata menjelang operasi tidak memicu kecurigaan.